PALEMBANG, Sumselraya.com — Percepatan pemerataan akses listrik di Sumatera Selatan memasuki tahap yang lebih konkret. Dari 129 lokasi yang masuk dalam Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026, sebanyak 98 lokasi dinyatakan dapat segera ditindaklanjuti, dengan target penyelesaian hingga akhir 2026 dan kuartal pertama 2027.
Untuk memastikan pembangunan tidak terkendala persoalan nonteknis, PT PLN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data dan kesiapan pembangunan.
Kegiatan bertajuk “Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan” tersebut berlangsung di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, Rabu (16/9/2026).
Forum yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI itu tidak hanya membahas daftar lokasi yang akan dialiri listrik. Pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah juga memetakan persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan, mulai dari status dan kesiapan lahan, akses mobilisasi material, persoalan tanam tumbuh, hingga perizinan apabila jalur jaringan berada di dalam atau melintasi kawasan hutan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., menegaskan bahwa kelengkapan dan validitas data menjadi fondasi penting sebelum pembangunan dilaksanakan.
Menurutnya, setiap lokasi yang diusulkan harus memiliki data yang lengkap, akurat, dan terverifikasi sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sekaligus menentukan langkah penyelesaian terhadap berbagai persyaratan yang masih belum terpenuhi.
“Program Listrik Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan akses tenaga listrik secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan belum berlistrik. Karena itu, kita perlu memastikan setiap lokasi telah memenuhi berbagai prasyarat untuk dapat dibangun, terutama kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan,” ujar Andriah.
Berdasarkan pemutakhiran data PLN, dari 129 lokasi Program Lisdes 2026 di Sumatera Selatan, sebanyak 98 lokasi telah dapat segera dilaksanakan. Untuk mendukung elektrifikasi di lokasi tersebut, PLN merencanakan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 141,18 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 193,94 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan total kapasitas 5.450 kVA.
Namun, percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan desain dan perencanaan teknis. Sejumlah lokasi masih menghadapi kondisi geografis dan administratif yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Beberapa di antaranya memiliki akses jalan yang belum memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut material. Ada pula lokasi yang berada di wilayah perairan, membutuhkan penyelesaian persoalan tanam tumbuh, hingga jalur jaringan yang direncanakan melintasi kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.
Atas kondisi tersebut, Andriah meminta hasil sinkronisasi tidak berhenti pada penyamaan data. Setiap lokasi harus memiliki peta persoalan, pihak yang bertanggung jawab, dokumen yang harus dipenuhi, serta target waktu penyelesaian.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada sinkronisasi data saja. Kita perlu memastikan status setiap lokasi, status lahannya, status perizinannya, dokumen yang masih diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya. Dengan begitu, setelah kegiatan ini kita memiliki langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh masing-masing pihak,” katanya.
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengatakan keberhasilan elektrifikasi perdesaan sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh unsur pendukung sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Bagi PLN, kehadiran listrik di wilayah perdesaan bukan sekadar pembangunan jaringan dan pemasangan tiang. Akses listrik diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi, hingga aktivitas ekonomi dan pengembangan usaha.
“Bagi kami, listrik bukan sekadar jaringan dan tiang. Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha. Karena itu, setiap lokasi perlu kita siapkan bersama agar pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Diksi.
Karena itu, PLN bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan secara lebih detail terhadap kondisi masing-masing lokasi. Persoalan akses, lahan, tanam tumbuh, maupun perizinan kawasan menjadi bagian yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
“PLN telah menyiapkan perencanaan teknis dan langkah pelaksanaannya. Namun, karakter setiap lokasi berbeda. Ada yang membutuhkan kepastian lahan, pembukaan akses mobilisasi material, penyelesaian tanam tumbuh, hingga perizinan kawasan hutan. Inilah yang perlu kita selesaikan bersama agar pekerjaan di lapangan nantinya bisa berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai ketentuan,” jelas Diksi.
Dalam proses tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis. Selain melakukan pemutakhiran dan validasi data calon lokasi, pemerintah daerah diharapkan memastikan status serta pemanfaatan lahan, mendukung akses menuju lokasi pembangunan, membantu penyelesaian persoalan sosial dan tanam tumbuh, serta memfasilitasi dokumen perizinan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik eksisting, PLN juga menyiapkan skema elektrifikasi alternatif. Salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan untuk mendukung Program Lisdes di 14 lokasi di Sumatera Selatan.
Dengan pendekatan tersebut, program elektrifikasi tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan jaringan konvensional, tetapi juga menyesuaikan karakteristik geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Diksi menegaskan, hasil forum akan menjadi dasar tindak lanjut bersama untuk setiap lokasi. Mulai dari validasi data, pemenuhan kesiapan lahan, penyelesaian perizinan, hingga pemantauan perkembangan pembangunan akan dilakukan secara lebih terukur.
“Kami ingin forum ini menghasilkan langkah nyata untuk setiap lokasi, bukan hanya menyamakan data. PLN siap berkolaborasi dan terus terbuka terhadap usulan desa maupun dusun yang masih membutuhkan akses listrik. Dengan peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat, kami optimistis pemerataan kelistrikan di Sumatera Selatan dapat terus dipercepat,” pungkasnya.
Sinkronisasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029. Dengan pemetaan hambatan sejak tahap awal dan pembagian peran yang jelas, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat di desa dan wilayah pelosok Sumatera Selatan. (Bro Adi)
