Palembang —sumselraya.com Transformasi cara negara “menyapa” wajib pajak kini memasuki babak baru. Di sebuah ruang pertemuan di Hotel Excelton, Selasa pagi (7/4/2026), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memperkenalkan SIGUNTANG—Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi—sebuah inovasi yang menandai pergeseran pendekatan dari penertiban konvensional menuju digitalisasi yang lebih cerdas dan persuasif.
Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam rangkaian kegiatan capacity building dan coaching clinic evaluasi kinerja TP2DD se-Sumsel tahun 2026. Namun, lebih dari sekadar seremoni, momen ini menjadi simbol perubahan paradigma: dari razia ke relasi, dari penindakan ke pendekatan.
Dalam sambutannya, Herman Deru mengajak hadirin menoleh ke belakang—ke era 1990-an saat penagihan pajak identik dengan razia di jalanan. Waktu bergulir, metode pun berevolusi: dari surat pemberitahuan via pos hingga kini beralih ke sistem digital berbasis data.
“Hari ini, kita tidak hanya bicara teknologi, tapi bagaimana teknologi itu hadir lebih humanis,” ujarnya.
SIGUNTANG dirancang bukan semata alat kontrol, melainkan instrumen edukasi dan pengingat. Dengan memanfaatkan platform web dan mobile, petugas di lapangan kini dapat memindai pelat nomor kendaraan secara langsung. Dalam hitungan detik, status pajak kendaraan teridentifikasi—apakah masih aktif, mendekati jatuh tempo, atau bahkan sudah menunggak.
Jika ditemukan pelanggaran administratif, pendekatan yang digunakan tidak lagi konfrontatif. Petugas cukup memberikan tanda berupa hang tag sebagai notifikasi halus kepada pemilik kendaraan.
Sebuah “tekanan psikologis” yang, menurut Gubernur, justru lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif.
Di balik inovasi ini, tersimpan tantangan besar. Dari sekitar 4 juta unit kendaraan di Sumatera Selatan—yang mayoritas adalah sepeda motor—tingkat kepatuhan pajak baru menyentuh angka 40 persen. Artinya, lebih dari separuh potensi pendapatan daerah masih belum tergarap optimal.
Di sinilah SIGUNTANG mengambil peran strategis. Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, menjelaskan bahwa aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penagihan, tetapi juga memperkuat basis data kendaraan secara real time. Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan berbasis reward and punishment.
Hasil uji coba awal memberi sinyal positif. Dalam periode 1 Januari hingga 17 Maret 2026, SIGUNTANG berhasil mendata 989 kendaraan dengan potensi pajak mencapai Rp673 juta lebih. Dari jumlah itu, 430 kendaraan—sekitar 43,47 persen—telah memenuhi kewajibannya, menyumbang realisasi penerimaan sebesar Rp183 juta lebih.
Angka tersebut mungkin terlihat kecil dalam skala provinsi, namun menjadi indikator awal bahwa pendekatan digital yang tepat mampu mengubah perilaku wajib pajak.
Lebih jauh, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Sumatera Selatan sebelumnya telah menorehkan prestasi dalam ajang TP2DD yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia—mulai dari Provinsi Terbaik II Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year 2024, hingga meraih posisi terbaik pertama pada 2025. SIGUNTANG kini menjadi langkah lanjutan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut.
Namun, Herman Deru mengingatkan bahwa digitalisasi bukan akhir dari perjalanan. Justru, modernisasi sistem akan melahirkan ekspektasi baru dari masyarakat. Pelayanan harus lebih cepat, transparan, dan responsif.
Aparatur dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memahami secara utuh hak dan kewajiban dalam sistem yang terus berkembang.
“Kalau sistem kita sudah modern, maka masyarakat juga akan menuntut pelayanan yang modern,” tegasnya.
Pada akhirnya, SIGUNTANG bukan sekadar aplikasi. Ia adalah refleksi dari upaya membangun hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat—hubungan yang tidak lagi berbasis ketakutan, melainkan kesadaran. Sebuah langkah kecil, namun signifikan, menuju tata kelola pajak yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. (Adi)
