Palembang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang, Jumat (13/2/2026).
Reses ini mencakup wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati. Kegiatan dipimpin Koordinator Dapil I Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Demokrat), didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Fokus Reses: Angkutan Lebaran hingga Aspirasi Lahan Kertapati
Dalam sambutan diskusi reses, Chairul S. Matdiah menegaskan pihaknya mendapat mandat DPRD untuk menghimpun masukan terkait persiapan Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
“Kami dari Dapil I mendapat tugas untuk meminta masukan mengenai persiapan Lebaran. Termasuk angkutan batu bara berapa ton, kapasitas angkut, serta aspirasi warga Kertapati terkait sertifikat dan solusi lahan,” ujarnya.
Ia juga meminta informasi terkait kondisi ketenagakerjaan di KAI, jumlah pegawai tetap dan tenaga honor, peluang rekrutmen, serta kemungkinan diskon tiket selama Ramadan dan Lebaran.
“Kami berharap ada keringanan tarif karena kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih,” tambahnya. Angkutan Lebaran & Standar Keselamatan
Deputy Divre III KAI, Istadi, ST, menjelaskan bahwa fokus utama KAI adalah kesiapan angkutan Lebaran dengan standar keselamatan nasional. Menurutnya, jumlah armada dan kapasitas penumpang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Sumsel.
Perawatan sarana dan prasarana dilakukan periodik. Penambahan personel siaga saat musim mudik. Koordinasi intensif dengan kepolisian di titik rawan kemacetan. Penanganan darurat didukung alat berat evakuasi dan gerbong penolong
KAI juga menyiapkan AMUS (Alat Material Untuk Siaga) di lokasi strategis serta alat evakuasi berat “Kumbakarna” yang ditempatkan di Lahat untuk kondisi darurat.
Fly Over & Keselamatan Perlintasan Sebidang
Istadi mengungkapkan pembangunan fly over di sejumlah titik menjadi program strategis nasional guna meningkatkan keselamatan.
Lokasi pembangunan di Muara Enim meliputi:
Belimbing, Parjito, Gunung Megang, Ujan Mas. Proyek ditargetkan rampung bertahap hingga 2027.
“Fly over bukan hanya efisiensi, tetapi keselamatan. Kendaraan tidak lagi melintasi rel secara langsung sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan,” tegasnya.
Penertiban Lahan & Mediasi dengan Warga
Terkait lahan di sekitar rel, KAI menegaskan area tersebut merupakan safety area yang secara hukum menjadi hak perusahaan.
Istadi menekankan:
KAI selalu mengedepankan mediasi dan solusi dengan masyarakat. Penertiban dilakukan sesuai regulasi jika mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika proses hukum berjalan, penyelesaian diserahkan ke pengadilan
“Bukan kami tidak manusiawi, tetapi semua ada dasar hukumnya dan demi keselamatan,” jelasnya.
Untuk pembangunan fly over, pemetaan lahan dan dokumen teknis telah siap, termasuk sosialisasi prosedur dan risiko kepada masyarakat.
Tarif Tiket & Program Mudik Gratis
KAI menyebut tarif kereta ekonomi tetap terjangkau:
Kertapati – Tanjungkarang: ± Rp32.000
Kertapati – Lubuklinggau: ± Rp32.000
Kelas bisnis/eksekutif ke Lubuklinggau: sekitar Rp200.000
Selain itu:
Program mudik gratis akan digelar bersama Pemprov Sumsel Penambahan gerbong Lebaran diprioritaskan kelas ekonomi (menunggu izin DJKA). Sistem tiket online menutup praktik percaloan
Pelayanan Stasiun & Inovasi Fasilitas KAI terus meningkatkan layanan penumpang, antara lain:
Walkway dan peron portable baja di stasiun kecil Peningkatan fasilitas toilet dan area parkir Sistem parkir zona untuk ketertiban penumpang Penempatan petugas ekstra di daerah rawan kecelakaan
Angkutan Batu Bara & Kontribusi PAD
Anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik menyoroti kontribusi angkutan batu bara terhadap pendapatan daerah dan sinergi dengan BUMD.
Ia juga menyinggung kerja sama KAI dengan BUMD PT Srimas, yang sempat terhambat karena kebutuhan jaminan kontrak sekitar Rp25 miliar.
DPRD berharap kerja sama tersebut dapat berjalan kembali guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi defisit.
CSR & Dukungan Masyarakat Ring 1
KAI Divre III mengalokasikan sekitar 45 persen dana CSR untuk wilayah Ring 1 Palembang, meliputi:
bantuan rumah ibadah layanan kesehatan masyarakat beasiswa pendidikan dukungan UMKM Wilayah penerima mencakup Kertapati hingga Lubuklinggau.
Aspirasi & Harapan DPRD Sumsel
Melalui reses ini, DPRD Sumsel berharap aspirasi masyarakat terkait transportasi, keselamatan perlintasan, lahan, serta dampak angkutan batu bara dapat diakomodasi secara optimal.
Reses juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif, BUMN transportasi, pemerintah daerah, dan masyarakat demi kenyamanan serta kesejahteraan warga Sumatera Selatan menjelang arus mudik Lebaran.
(Bro Adi).
