PALEMBANG, Sumselraya.com — Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) menyisakan persoalan akses bagi warga di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah jalur penghubung menuju lahan pertanian di Kelurahan Pulokerto terputus akibat proyek tersebut.
Warga mengeluhkan kesulitan menjangkau kebun dan sawah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian. Sejak konstruksi berlangsung, jalan yang biasa digunakan tidak lagi dapat dilalui, sehingga warga harus memutar dengan jarak yang lebih jauh.
Perwakilan Warga Gandus terdampak Tol didampingi Pengacara dari YBH SSB saat beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Sumsel.
Masyarakat pun meminta tpemerintah membangun akses penghubung berupa flyover atau jalan alternatif (bypass) agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal.
Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Yansuri, mengatakan pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu kemungkinan adanya perjanjian tertulis antara warga dan pihak pelaksana proyek.
“Awalnya proyek ini dikerjakan PT Waskita Karya, kemudian dialihkan ke PT Hutama Karya. Namun dari informasi sementara, Hutama Karya tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut. Proposal yang diajukan juga tidak ada tanggal dan tanda terima,” ujar Yansuri di Palembang, Selasa (4/3/2026).
Menurut dia, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Sumsel untuk meminta klarifikasi langsung.
“Kami ingin memanggil Kepala PUBM, Pak Afandi, bukan stafnya. Saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umrah. Setelah kembali, akan kami layangkan surat resmi pemanggilan,” katanya.
Yansuri menegaskan, DPRD Sumsel berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara warga, dinas terkait, serta kontraktor pelaksana agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah.
“Nanti kita rapat bersama dinas dan stakeholder terkait. DPRD akan memediasi. Kalau bisa selesai di forum rapat, tentu lebih baik. Jika belum, kami siap turun ke lapangan. Prinsipnya, pembangunan jalan tol tidak boleh merugikan masyarakat. Jalan yang terputus harus dicarikan solusi,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Aryuda Perdana Kusuma, menambahkan bahwa pihaknya ingin pembahasan dilakukan secara menyeluruh hingga ditemukan solusi konkret.
“Kita dengarkan dulu penjelasan dari pihak eksekutif, khususnya Dinas PUBM, atas keluhan masyarakat Gandus ini. Harapannya ada jalan keluar yang jelas dan terukur,” kata Aryuda.
Ia juga mengimbau warga untuk tetap bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan. “Semua ada aturan dan payung hukumnya. Kami harap masyarakat tetap tenang karena persoalan ini sedang kami kawal,” ujarnya.
DPRD Sumsel menargetkan persoalan akses warga Pulokerto segera menemukan titik temu, sehingga pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar. (Bro Adi)
